BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses
kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan
adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Robert W. Fogel mengatakan bahwa antara sepertiga dari pertumbuhan ekonomi Inggris dalam 200 tahun
terakhir dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan populasinya. Eksistensi
dampak dari kesehatan pada pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang mirip juga
telah diverifikasi dalam periode waktu dan negara yang berbeda,
Pembangunan
ekonomi sangan erat dengan masalah kesehatan karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar
bila manusianya tidak sehat dan sakit-sakitan. Undang-undang
Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan
sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam istilah instrumental, kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
dalam sejumlah cara. Sebagai contoh, kesehatan akan mereduksi kerugian produksi
karena penyakit pada pekerja, dan meningkatkan produktivitas orang dewasa
sebagai hasil dari perbaikan nutrisi, juga mengurangi tingkat ketidakhadiran
dan meningkatkan kemampuan belajar pada sekolah anak-anak. Kesehatan juga
memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat digunakan keseluruhan
atau sebagian jika sakit. Kemudian juga, memungkinkan penggunaan alokasi
anggaran keuangan kesehatan untuk hal lain jika tidak terjadi kesakitan. Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh pembangunan
ekonomi terhadap derajat kesehatan masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan
masyarakat di Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh
pada masa yang akan datang.
B.
PERMASALAHAN
Dari
penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pada
makalah ini adalah:
1.
Pengertian pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan.?
2.
Tinjauan Masalah kesehatan dari segi ekonomi kesehatan.?
3.
Dampak pembangunan ekonomi terhadap derajat kesehatan
masyarakat ?
4.
Arah dan strategi pembangunan kesehatan ?
C.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penilisan makalah ini adalah :
1.
Sebagai salah satu persyaratan fainal Mata Kuliah
Ekonomi Kesehatan pada Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Unifersitas Hasanuddin Makassar.
2.
Mengetahui Pengertian pembangunan ekonomi dan pembangunan
kesehatan
3.
Mengetahui dampak
pembangunan ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
4.
Mengetahui Arah dan strategi pembangunan kesehatan
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, adapaun tujuan nasional
Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat, yakni: ”Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses
kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan
adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan
perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi
tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar
proses pembangunan ekonomi.
Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis
moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi serta berbagai krisis lainnya
yang berpengaruh pada multi kehidupan salah satunya adalah kesehatan. Dampak
dari krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, penyebabnya adalah karena
terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta
jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini
hidup di bawah garis kemiskinan.
Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh krisis
moneter atau krisis ekonomi tersebut terhadap derajat kesehatan masyarakat dan
kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta kemungkinan
penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Uraian
tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap derajat kesehatan
masyarakat lebih diutamakan pada status gizi serta perilaku kesehatan
masyarakat. Sedangkan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis
ekonomi terhadap kinerja pelayanan kesehatan masyarakat lebih dititik beratkan
pada kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan di Desa serta terhadap kinerja Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu).
B.
Kesehatan
ditinjau dari ilmu ekonomi kesehatan
Masalah
kesehatan dapat ditinjau dari segi ilmu ekonomi kesehatan. Karena sumber daya
jumlahnya terbatas, sedangkan manusia mempunyai bermacam-macam keperluan maka
terjadi persaingan untuk memperoleh sumber daya yang dapat dialokasikan untuk
keperluan kesehatan. Masalah pengalokasian sumber daya ke dalam maupun di dalam
bidang kesehatan inilah yang dipelajari ekonomi kesehatan.
Oscar Gish (1977:8) dalam Conyers (1991:64) mengatakan bahwa persoalan
penerapan kriteria ekonomi dan keuangan pada sektor kesehatan benar-benar sukar
karena hakekat pelayanan yang perlu disediakan, yaitu menyangkut masalah hidup
atau mati manusia. Konsekuensinya, setiap usaha untuk memotong pembiayaan
kesehatan akan menghadapi tantangan yang tidak kecil dari banyak pihak. Pemerintah
bertanggung jawab dalam merencanakan,mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Upaya kesehatan akan dilakukan pemerintah secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan melalui pencegahan penyakit (preventive), peningkatan
kesehatan (promotive), pengobatan penyakit (curative), dan pemulihan kesehatan
(rehabilitative). Pemerintah juga memberikan hak yang sama kepada masyarakat
untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan kebebasan untuk menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan.
Pelayanan kesehatan sebagai alat penyembuhan (curative) penekanannya pada
perawatan manusia yang sedang sakit dengan tujuan untuk menghindarkannya dari
kematian dan mengurangi penderitaannya. Penekanan semacam ini telah
direfleksikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, yang secara
fundamental merupakan tempat di mana orang memerlukan perawatan serta terlihat
juga dari cara latihan bagi tenaga-tenaga perawat kesehatan dan sikap masyarakat
pada umumnya. Penekanan ini juga terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah
bagi pelayanan kesehatan. (Conyers, 1991:65-66)
Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan akibat dari dampak
globalisasi ternyata tidak dapat diterapkan secara optimal pada negara
berkembang dan menyebabkan negara tersebut menderita akibat jeratan hutang luar
negeri yang membesar. Pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu mewujudkan
kesejahteraan sosial. Oleh karenanya diperlukan revisi agenda pembangunan, yakni
pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.
Dalam bahasa Inggris kata ”Health” mempunyai dua pengertian dalam bahasa
Indonesia, yaitu ”sehat” atau ”kesehatan”. Sehat menjelaskan kondisi keadaan
dari subyek, misalnya anak sehat, orang sehat, ibu sehat dan sebagainya.
Sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari subyek, misalkan kesehatan
manusia, kesehatan masyarakat, kesehatan individu dan sebagainya. Sehat dalam
pengertian kondisi mempunyai batasan yang berbeda-beda. Secara awam sehat
diartikan keadaan seseorang yang dalam kondisi tidak sakit, tidak ada keluhan,
dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, dan sebagainya. Menurut batasan ilmiah,
sehat
Masalah kesehatan penduduk meningkat sejalan dengan meningkatnya usia. Orang
usia lanjut biasanya menderita penyakit degeneratif dan penyakit kronis. Mereka
mempunyai angka morbiditas tertinggi sehingga tuntutan akan pelayanan kesehatan
meningkat pula. Mereka semakin sulit mandiri dan semakin tergantung pada orang
lain. Berbagai gangguan kesehatan tidak teratasi karena faktor sosial, seperti
ketidaktahuan dan faktor ekonomi. Faktor sosial yang terkait dengan usia lanjut
ialah ageism, suatu sistem diskriminasi yang mengandung stereotip yang
menggambarkan orang usia lanjut sebagai orang yang sakit, miskin dan kesepian.
Faktor sosial yang diduga merupakan penyebab utama masalah kematian ialah
kemiskinan yang gawat, dan kelangkaan akses ke pelayanan kesehatan dasar.
Conyers (1991:64) mengatakan bahwa bidang kesehatan memiliki masalah yang
dapat menaikkan pembiayaan pelayanan kesehatan baik dengan latar belakang
sosial maupun ekonomi. Sudut pandang sosial, suatu kenaikan biaya di bidang
kesehatan seharusnya bisa membantu meringankan penderitaan manusia karena
penyakit dan dalam beberapa hal dapat juga menyelamatkan nyawa; sedangkan sudut
pandang ekonomi, masih memperdebatkan bahwa kemajuan kesehatan akan menaikkan
produktifitas tenaga kerja.
Margaret Stacey (1977) dalam Santoso (2010) mengidentifikasi tiga dimensi
konsep kesehatan yaitu 1) Kesehatan yang bertumpu pada konsep kesehatan
individu atau kesehatan masyarakat; 2) Konsep kesehatan yang bertumpu pada
kebugaran atau kesejahteraan; 3) Kesehatan yang bertumpu pada konsep promotif
dan preventif.
Ketiga konsep tersebut dikembangkan di Indonesia, hal tersebut tertuang
dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang optimal, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung oleh
tersedianya berbagai macam fasilitas kesehatan yang memadai, seperti sarana
fasilitas kesehatan yang representatif, dan murah yang aksesnya mudah dicapai
sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat yang sehat tentunya akan
dapat melakukan aktifitas dengan kondisi yang prima sehingga produktifitasnya
pun dapat terjaga.
Peningkatan biaya yang besar bagi intervensi kesehatan
esensial akan menyebabkan penurunan secara bermakna beban penyakit di
negara-negara berkembang. Perkiraan terbaik dari pengaruh pelayanan kesehatan
adalah menurunnya angka kematian total di negara-negara berkembang akibat
penyakit infeksi menular dan kesehatan ibu yang rendah sekitar 8 juta per tahun
pada tahun 2015, yang hal ini berasosiasi dengan penurunan sekitar 330 juta
DALYs. Perkiraan penurunan angka kematian ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Angka Kematian Dibawah Usia 60 Tahun, Dibandingkan Ada Tidaknya
Intervensi, Tahun 1998–2020
|
1998
|
2010
|
2020
|
Tahun
Dasar
|
Tanpa
Intervensi
|
Dengan
Intervensi
|
Tanpa
Intervensi
|
Dengan
Intervensi
|
Grup
1
|
13,956,996
|
13,255,530
|
5,155,625
|
12,671,000
|
4,593,479
|
Infeksi
dan kurang gizi
|
9,073,059
|
8,903,935
|
2,849,259
|
8,763,000
|
2,804,160
|
Gangguan
Kesehatan Ibu
|
491,185
|
360,720
|
203,645
|
252,000
|
87,400
|
Infeksi
Saluran Nafas
|
2,101,802
|
2,175,873
|
718,038
|
2,080,000
|
686,400
|
Gangguan
Kesehatan
Perinatal
|
2,101,802
|
1,815,001
|
1,384,682
|
1,576,000
|
1,015,519
|
Jika terjadi peningkatan status kesehatan
yaitu meningkatnya angka harapan hidup di negara-negara berpendapatan rendah
sebesar 0.5 tahun selama 19 tahun, katakanlah dari 59 tahun menjadi 68 tahun,
maka pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 0.5% per
tahun.
C. Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
Laporan Komisi, menganalisis berbagai hubungan
keterkaitan antara kesehatan dengan pembangunan ekonomi yang dapat
diterangkan melalui berbagai mekanisme
dan dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan
pembahasan terhadap enam fokus area, yaitu pertama, kesehatan dan
pembangunan, kedua, kesehatan dan kemiskinan, ketiga, memilih
intervensi untuk kesehatan yang lebih baik, keempat Menilai Status Kesehatan Penduduk,
kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam, Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
1. Kesehatan
dan Pembangunan.
Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat
individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan
kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan
mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan
penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang
berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di
Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia
menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja
laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai
kemampuan belajar lebih baik dan akan
tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat,
pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan
keluarga yang tidak sehat.
Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan
yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan,
pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa
pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti
pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang
kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini
antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika
Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur
pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an.
Informasi yang paling mengagumkan adalah
penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Robert Fogel, yang
menyatakan bahwa peningkatan ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja, selama
200 tahun yang lalu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per
kapita seperti terjadi di Perancis dan Inggris. Melalui peningkatan
produktivitas tenaga kerja dan pemberian kalori yang cukup, Fogel memperkirakan
bahwa perbaikan gizi memberikan kontribusi sebanyak 30% terhadap pertumbuhan
pendapatan per kapita di Inggris.
Bukti-bukti makroekonomi menjelaskan bahwa
negara-negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, mengahadapi
tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara
yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya. Pada Tabel dibawah ini ditunjukkan tingkat pertumbuhan
dari beberapa negara sedang berkembang pada periode 1965-1994. Pengelompokan
negara-negara tersebut didasarkan atas tingkat pendapatan dan angka kematian
bayi (sebagai proksi dari seluruh keadaan penyakit pada tahun 1965). Tabel
tersebut menjelaskan di negara-negara dengan tingkat angka kematian bayi yang
rendah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode tertentu.
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, 1965-1994 ( Didasarkan atas
Pendapatan dan Angka Kematian Bayi, 1965)
Angka Kematian
Bayi (AKB),1965
|
AKB
< 50
|
AKB
50-100
|
AKB
100-150
|
AKB > 150
|
Tahun Dasar Pendapatan, 1965
GDP < US$ 750
GDP US$ 750-1500
GDP US$ 1500-3000
GDP US$ 3000-6000
GDP > US$ 6000
|
-
-
5.9
2.8
1.9
|
3.7
3.4
1.8
1.7
-0.5
|
1.0
1.1
1.1
0.3
-
|
0.1
-0.7
2.5
-
-
|
Sumber: WHO-SEAR, 2002
Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang
baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan
bahwa setiap peningkatan 10% dari angka harapan hidup (AHH) waktu lahir akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0.3–0.4% pertahun, jika faktor-faktor
pertumbuhan lainnya tetap. Dengan demikian,
perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara negara-negara maju yang
mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-negara sedang berkembang dengan
AHH rendah (49 tahun) adalah sekitar 1.6%, dan pengaruh ini akan terakumulasi terus menerus.
Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai
akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan
tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk
melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan.
Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki
rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang
untuk untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan
hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di
bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan
investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
Peranan kesehatan diantara berbagai faktor
pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dalam Diagram 1 dibawah ini. Dalam diagram tersebut dapat dilihat,
pembangunan ekonomi disatu fihak, merupakan fungsi dari kebijakan dan institusi
(kebijakan ekonomi, pemerintahan yang baik, dan penyediaan pelayanan publik),
dan faktor masukan (sumber daya manusia, teknologi, dan modal perusahaan)
dilain fihak. Kesehatan mempunyai peranan ekonomi yang sangat kuat terhadap
sumber daya manusia dan modal perusahaan melalui berbagai mekanisme seperti
digambarkan.
Diagram Kesehatan
Sebagai Masukan Untuk Pembangunan Ekonomi
Kebijakan ekonomi
Penyediaan
pelayanan publik
Sumberdaya manusia, termasuk:
Pendidikan, pelatihan, perkembangan
Fisik dan kognitif
Kesehatan
Pertumbuhan
ekonomi:
Pertumbuhan
GNP perkapita,
Penurunan
kemiskinan
|
|
Teknologi,
termasuk:
Pengetahuan ilmiah yang relevan
untuk menghasilkan inovasi
dalam
difusi ekonomi dalam negeri dengan
menggunakan teknologi dari luar
Modal perusahaan, termasuk:
Investasi yang pasti dalam peralatan,
organisasi dan kerjasama karyawan,
peluang
investasi untuk menarik
modal
Kesehatan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk
terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini antara lain terjadi di sub-Sahara Afrika
dan Asia Selatan. Beban berat yang diakibatkan oleh penyakit dan pengaruh
gandanya terhadap produktivitas, kependudukan, dan pendidikan mempunyai peranan
dalam kinerja ekonomi yang buruk dan kronis di negara-negara Afrika. Studi
terbaru yang dilakukan oleh Bloom dan Sachs, menemukan bahwa lebih dari
setengahnya dari keterbelakangan pertumbuhan di negara-negara Afrika jika
dibandingkan dengan dengan negara-negara di Asia Timur, secara statistik dapat
diterangkan oleh beban berat akibat penyakit, kependudukan, dan geografis jika
dibandingkan dengan variabel-variabel tradisional dari ekonomimakro dan politik
pemerintahan. Sebagai contoh, tingginya angka prevalensi penyakit malaria
menunjukkan hubungan yang erat dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar
satu persen atau lebih setiap tahunnya.
2. Kesehatan dan
Kemiskinan
Berbagai
indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika
dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa
angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan
pendapatan, seperti terlihat dalam Tabel 2 dibawah ini. Studi lain
dilakukan oleh Bank Dunia yang membagi keadaan kesehatan antara kelompok
penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah pada negara-negara tertentu. Sebagai
contoh, tingkat kematian anak pada quantil termiskin di Bolivia dan Turki
diperkirakan empat kali lebih besar
dibandingkan dengan tingkat kematian pada quantil terkaya. Dengan demikian
kebijakan yang diarahkan untuk menanggulangi penyakit malaria dan kekurangan
gizi secara langsung merupakan implementasi dari kebijakan mengurangi
kemiskinan.
Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan
secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium
Development Goals-MDGs). Tujuan pembangunan milenium tersebut antara lain:
(1) menurunkan angka kematian anak sebesar
dua pertiganya pada tahun 2015 dari keadaan tahun 1990; (2) menurunkan
angka kematian ibu melahirkan sebesar tiga perempatnya pada tahun 2015 dari
keadaan 1990; dan (3) menahan peningkatan prevalensi penyakit HIV/AIDS dan
penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tujuan pembangunan milenium difokuskan
terhadap pengurangan kemiskinan pada umumnya dan beberapa tujuan kesehatan pada
khususnya, sehingga terdapat keterkaitan antara upaya keseluruhan penurunan
kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan.
Tabel Angka Harapan Hidup Dan Tingkat Kematian,
Menurut Tingkat Kemajuan Pembangunan Negara (1995-2000)
Tingkat Pembangunan Negara
|
Penduduk
(1999)
Juta
|
Rata-rata Pendapatan Tahunan (US$)
|
Angka Harapan Hidup (Tahun)
|
Angka Kematian Bayi (Per-1000)
|
Angka Kematian Anak Balita (Per-1000)
|
Sangat Terbelakang
|
643
|
296
|
51
|
100
|
159
|
Pendapatan Rendah
|
1777
|
538
|
59
|
80
|
120
|
Pendapatan
Menengah-Bawah
|
2094
|
1200
|
70
|
35
|
39
|
Pendapatan Menengah-Atas
|
573
|
4900
|
71
|
26
|
35
|
Pendapatan Tinggi
|
891
|
25730
|
78
|
6
|
6
|
Sub-Sahara Afrika
|
642
|
500
|
51
|
92
|
151
|
Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk
miskin adalah: Pertama, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit
karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi.
Kedua, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun
sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas
kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan
terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.
Konsekuensi ekonomi jika terjadi serangan
penyakit pada anggota keluarga merupakan
bencana jika untuk biaya penyembuhannya mengharuskan menjual aset yang mereka
miliki atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh kedalam kemiskinan,
dan jika tidak bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan
seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya. Serangan penyakit yang
tidak fatal dalam kehidupan awal akan mempunyai pengaruh yang merugikan selama
siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal sebagai kunci dari
pembangunan, tetapi masih belum dihargai betapa pentingnya kesehatan anak dalam
pencapaian hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan
potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah.
Penyakit dapat memelaratkan keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya
angka harapan hidup, dan menurunya kesejahteraan psikologis.
3.
Memilih Intervensi Untuk Kesehatan Yang Lebih Baik
Di
berbagai negara khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, ketersediaan
sumber daya untuk mengatasi masalah kesehatan sangat terbatas, oleh karena itu
pemilihan alternatif intervensi kesehatan yang cost-effective menjadi
penting. Pada tahun 1978, melalui Deklarasi Alma Ata tujuan kesehatan bagi
semua telah disetujui oleh seluruh negara anggota
Organisasi
Kesehatan Sedunia (World Health Organization-WHO). Beberapa kesepakatan
dalam deklarasi tersebut adalah komitmen negara-negara anggota terhadap
keadilan kesehatan, lebih memfokuskan pelayanan kesehatan pencegahan (preventive)
dan peningkatan (promotive) dibandingkan dengan pengobatan (curative)
dan pemulihan (rehabilitative), meningkatkan kerjasama lintas sektoral,
dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sampai
saat ini beberapa komitmen tersebut belum dapat diwujudkan. Sebagian besar
negara-negara berpendapatan rendah lebih banyak mengalokasikan sumber daya
untuk pelayanan kesehatan pengobatan. Hal ini menyebabkan terjadinya
inefisiensi alokasi, penggunaan teknologi yang tidak tepat, dan inefisiensi
teknis. Hanya sedikit negara yang sukses mencapai kesehatan yang adil dan
berhasil menjalin kerjasama lintas
sektor dan partisipasi masyarakat dengan baik.
4.
Menilai Status Kesehatan
Penduduk
Status kesehatan penduduk biasanya dinilai dengan
menggunakan berbagai indikator yang secara garis besar dibagi dalam dua
kelompok. Kelompok pertama, berisikan indikator yang menghitung jumlah kematian
yang terjadi selama periode tertentu. Contohnya adalah angka kematian kasar (Crude Death
Rate-CDR) dan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-IMR).
Kelompok penduduk yang mempunyai angka CDR dan IMR yang rendah dikatakan
mempunyai status kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok
penduduk yang angka CDR dan IMR nya tinggi.
Kelompok kedua, berisikan berbagai indikator yang
memperlihatkan jumlah orang yang menderita kecacatan akibat penyakit tertentu.
Contohnya adalah jumlah penderita AIDS, Tuberkulosis (TB), Polio, dan sakit
mental.
Sama
dengan kelompok pertama, kelompok penduduk yang mempunyai jumlah penderita AIDS
atau TB lebih sedikit dikatakan lebih sehat jika dibandingkan dengan kelompok
penduduk yang jumlah penderita penyakit tersebut lebih banyak.
Kedua
kelompok indikator tersebut sayangnya tidak menjelaskan kepada kita kapan
kematian atau kecacatan terjadi, bagaimana tingkat parahnya penyakit, dan
berapa lama mereka menderita. Masyarakat pempunyai nilai atau persepsi yang
berbeda tentang hal-hal tersebut.
Untuk
mengatasi hal tersebut, pada tahun 1993 kedua kelompok indikator tersebut
digabungkan kedalam satu indikator yang disebut DALY (
Disability Adjusted Life Years ) untuk mengukur dengan lebih baik status
kesehatan penduduk. DALY menggambarkan jumlah tahun untuk hidup sehat yang
hilang sebagai akibat dari kematian dan kecacatan. Satu DALY didefinisikan
sebagai satu tahun yang hilang untuk hidup sehat akibat dari kematian dan
kecacatan. Penggunaan DALY dapat digunakan untuk membandingkan kesehatan
penduduk dari waktu ke waktu atau membandingkan antara satu kelompok penduduk
dengan kelompok penduduk lain dengan lebih mudah dan sederhana. Kesimpulannya,
DALY mengukur beban yang ditimbulkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh
kematian dan atau kecacatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Penggunaan
indikator DALY dapat dianalogikan dengan penggunaan indikator HDI (Human
Development Index) yang dikembangkan oleh UNDP yang merupakan indikator
komposit dari kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan.
5.
Peningkatan Biaya Kesehatan
Analisis perkiraan biaya untuk meningkatkan cakupan
intervensi pelayanan kesehatan yang esensial telah dilakukan terhadap 49
kegiatan prioritas di 89 negara miskin. Intervensi ini telah diidentifikasi
sebagai kunci keberhasilan untuk menangani keadaan kesehatan bagi penduduk
miskin. Perluasan kegiatan ini didasarkan atas tingkat cakupan yang akan
dicapai pada tahun 2007 dan 2015 dengan data dasar tahun 2002.
Analisa biaya direncanakan untuk memperkirakan tambahan
biaya yang diperlukan untuk perluasan pelayanan yang didasarkan atas kondisi
saat ini. Biaya yang diperlukan untuk memperluas kegiatan pelayanan kesehatan
dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel
Peningkatan Biaya Intervensi Kesehatan
|
Total Pengeluaran Kesehatan
|
Biaya Inkremental
|
|
2002 (Tahun dasar)
|
2007
|
2015
|
2007
|
2015
|
Semua Negara
|
106.1
(3.7%)
|
162.8
(4.5%)
|
200.3 (3.9%)
|
25
(0.7%)
|
46
(0.9%)
|
Asia Selatan
|
36.0
(4.9%)
|
51.4
(5.7%)
|
59.8
(4.8%)
|
7
(0.8%)
|
11
(0.9)
|
Catatan:
Biaya dalam Juta US$, Angka dalam kurung adalah % dari GNP, Berdasarkan 8
Negara Asia Selatan
6. Menghilangkan
Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
Sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah
memerlukan upaya khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk
menerapkan sistem DDK dan dukungan manajemen sangat diperlukan. Komisi menilai
secara detil berbagai hambatan non-finansial yang harus diatasi, (lihat Tabel ). Terdapat lima katagori
hambatan yaitu sebagai berikut: (1) pada tingkat keluarga dan masyarakat, (2)
tingkat pelayanan kesehatan, (3) tingkat kebijakan sektor kesehatan dan
manajemen strategik, (4) isu kebijakan publik, dan (5) karakteristik
lingkungan.
Tabel Katagorisasi Hambatan
Tingkat
|
Hambatan
|
Keluarga
dan Masyarakat
|
Terbatasnya
permintaan untuk intervensi yang efektif
Hambatan
untuk menggunakan intervensi yang efektif : fisik, biaya, sosial.
|
Pelayanan
Kesehatan
|
Kurangnya
dan tidak meratanya distribusi tenaga profesional kesehatan;
Lemahnya
bimbingan teknis, manajemen, dan supervisi;
Tidak
cukupnya alokasi obat dan alat kesehatan;
Terbatasnya
peralatan dan infrastrutur (termasuk laboratorium dan komunikasi) dan rendahnya
aksesibilitas pelayanan kesehatan.
|
Kebijakan
Sektor Kesehatan dan Manajemen Strategik
|
Lemahnya
dan tersentralisasinya sistem perencanaan dan manajemen;
Lemahnya
kebijakan obat dan peralatan kesehatan;
Tidak
memadainya regulasi kefarmasian dan sektor swasta dan praktek industri;
Kurangnya
kerjasama dan kemitraan dibidang kesehatan antara pemerintah dan masyarakat
sipil;
Kurangnya
insentif untuk menggunakan input secara efisien dan tanggapan terhadap
kebutuhan pengguna;
Ketergantungan
terhadap biaya dari donor sehingga mengurangi fleksibilitas dan rasa
memiliki, kebijakan donor bertentangan dengan kebijakan negara.
|
Kebijakan
Publik Antar Sektor
|
Birokrasi
pemerintahan
Terbatasnya
ketersediaan infrastruktur komunikasi dan transportasi
|
Karakteristik
Lingkungan
|
- Belum
terciptanya Good Governance
Korupsi,
pemerintahan yang lemah, lemahnya hukum;
Ketidak
stabilan politik dan keamanan;
Prioritas
yang rendah bagi sektor sosial;
Rendahnya
akuntabilitas publik;
Terbatasnya
kebebasan press.
|
|
- Lingkungan
Fisik
Keadaan
iklim dan geografik sebagai peredisposisi timbulnya penyakit;
Keadaan
fisik yang menghambat palayanan kesehatan
|
D. Pengertian Pembangunan Kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa
Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang
memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat
sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan
pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan
hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan
kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian MDGs dan
mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta
E. Arah Pembangunan Kesehatan
1.
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari
pembangunan nasional
2.
pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan
memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut
usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan
3.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi
pembangunan profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.
4. Upaya
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program
peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan
kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi dan manajemen
yang handal.
5. Pengadaan
dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
6. Tenaga yang
mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat
pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu
dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
7. Meningkatkan
mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan
paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan
pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam
kandungan sampai lanjut usia.
8. Meningkatkan
dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis,
termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
9. Mengembangkan
sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh
tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja
yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.
10. Membangun
ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta
mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
11. Membangun
apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat
martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
12. Meningkatkan
kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar,
serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Meningkatkan
kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian,
peningkatan kualitas program keluarga berencana.
14. Memberantas
secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan
terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen,
pengedar dan pemakai
F.
Tujuan
Pembangunan Kesehatan
Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam
lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal
di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan
kesehatan yaitu :
1.
Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong
dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
5.
Pengembangan keluarga sehat sejahtera
G.
Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada
memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut:
1. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.
Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas
sektor merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan
secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu
dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup
pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan
seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan.
2. Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat
dan Kemitraan Swasta.
Masyarakat dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu
ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan,
sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran
masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep
pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan.
3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang
membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk
meningkatkan mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan
pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
berwawasan kesehatan.
Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta
tempat periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air
yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan
sampah, penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi
lingkungan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin
hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat
menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan
berbagai peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini
usia muda serta pembakuan standar lingkungan.
4.
Peningkatan Upaya Kesehatanya.
Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
pennyembuhan penyakit dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui
pelayanan kemanusiaan dan darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.
Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis
ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping
tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam
mengatasi dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari
keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup
produktif. Pemerintah berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan
untuk penduduk miskin.
Setelah melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan
ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan
kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil,
melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat,
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan
rehabilitas. Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan
wabah yang cenderung meningkat.
Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja
yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk
perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain
yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama
bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh.
5.
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan
kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan
terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara
dari etika profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga
kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan
kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu
kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di
luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan
mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta
diserasikan secara bertahap.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan
kesehatan melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin
tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan
harga yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar
masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan
kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan
atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang
memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system
JKPM yang disubsidi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula
asuransi kesehatan sebagai pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan
berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara
bertahap puskesmas dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara
swadana.
6.
Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Kesehatan.
Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan
terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor
kesehatan dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program
kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri.
Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pengerakan
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik
untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh dan menyeluruh. Manajemen tersebut
didukung oleh sistem informasi ynag handal guna menghasilkan pengambilan
kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut
dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan
sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder. Organisasi Departemen
Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi : regulasi,
perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan.
Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan
bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan
upaya kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan
manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam
perencanaan, pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan
manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang
sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh
tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan
peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan
Belanja Nasional maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
7.
Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.
Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan
secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya
untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan
dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan
pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan
didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan
daerah.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli
Indonesia, pemberatasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang
berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan
kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian
bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya
hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada.
8. Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.
Selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan
lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap
pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial
dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga
dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak
negatif dari globalisasi.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
1.
Pembangunan ekonomi adalah
suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan
penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu negaraPembangunan
kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
2.
Dampak Pembangunan Ekonomi dapat mempengaruhi
derajat derajat kesehatan masyarakat. adalah pertama, kesehatan dan
pembangunan, kedua, kesehatan dan kemiskinan, ketiga, memilih
intervensi untuk kesehatan yang lebih baik, keempat Menilai Status Kesehatan Penduduk,
kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam, Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
3.
Adapun arah pembangunan kesehatan antara lain
Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional,
pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan
secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada
penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di
perkotaan mapun di pedesaan
4.
Tujuan pembangunan kesehatan yaitu : meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku
dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan
yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5.
Kebijakan pembangunan kesehatan antara lain Penigkatan
perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.
B.
SARAN
Jika ada
kesalahan dan kekeliruan pada makalah ini maka kami mohon kritik maupun saran yang sifatnya
membangun dari pembaca demi kesempurnaan kedepannya.
DAFTAR PUSTAKA
file:///H:/makalah-ikmkelompok-2.html